Akreditasi Pendidikan Nonformal Dorong Penyiapan Tenaga Kerja Berkompetensi

Jakarta, Kemendikbud --- Pendidikan nonformal merupakan salah satu pencetak tenaga kerja terampil di samping pendidikan formal. Terampil atau tidaknya lulusan pendidikan nonformal dapat diukur dari kualitas institusi pendidikan yang disebut dengan akreditasi, dan dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF).


Gratis! Ikuti Lokakarya Pelatihan Komik Strip di Museum Basoeki Abdullah

Jakarta, Kemendikbud --- Sekarang banyak kegiatan menarik yang diselenggarakan museum-museum di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berkunjung ke museum. Kali ini Museum Basoeki Abdullah menyelenggarakan Lokakarya Pelatihan Komik Strip secara gratis untuk siswa SMA/SMK sederajat.


Peraturan Pemerintah tentang Museum Cantumkan Pelibatan Publik

Jakarta, Kemendikbud --- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum memiliki bab khusus tentang peran serta masyarakat, yaitu di Bab X. Pencantuman tentang peran serta masyarakat dalam permuseuman ini sesuai dengan salah satu kerangka strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai pelibatan publik.


Mendikbud Tinjau Proyek Pembangunan SMP di Pesantren Modern Internasional Dea Malela

Sumbawa, Kemendikbud --- Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengupayakan pendidikan yang merata bagi anak-anak di seluruh pelosok negeri. Salah satunya adalah pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang rencananya dibangun di kawasan Pesantren Modern Internasional Dea Malela di Dusun Pamangong, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.


Mendikbud Ajak Sekolah-Sekolah Lebih Melibatkan Orang Tua

Mataram, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengajak sekolah-sekolah lebih melibatkan peran orang tua dalam proses pendidikan. Selama ini, menurut Anies, ketika sekolah mengundang orang tua, persepsi yang muncul di benak para orang tua adalah terkait dengan sumbangan. Hal itu perlu diubah dan pelibatan orang tua harus ditingkatkan. Hal-hal tersebut diungkapkan Mendikbud di hadapan guru-guru dan kepala sekolah di Auditorium Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, Senin (8/2/2016) kemarin.



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB X . PUSAT-PUSAT

Bagian Ketiga . Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan kebudayaan 

Pasal 797

(1) Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur
pendukung tugas Kementerian di bidang data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.
(2) Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 798

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 799

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 798, Pusat Data
dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pendidikan dan kebudayaan;
c. pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan
kebudayaan;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik
pendidikan dan kebudayaan; dan
e. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 800

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Ketenagaan, Peserta Didik, dan Warisan Budaya Benda;
c. Bidang Pembelajaran, Warisan Budaya Tak Benda, dan Kelembagaan;
d. Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 801

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan,
keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang milik negara,
kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan Pusat.

Pasal 802

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
b. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
d. pengelolaan kepegawaian dan keuangan;
e. pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang data dan
statistik pendidikan dan kebudayaan;
f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik negara; dan
g. pelaksanaan penyusunan laporan Pusat.

Pasal 803

Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian; dan
c. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga.

Pasal 804

(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran dan penyusunan laporan
Pusat.
(2) Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis dan penyempurnaan organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, penyusunan sistem dan prosedur kerja, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan hukum, perencanaan, pengadaan, mutasi, pengembangan, dan pemberhentian pegawai, kerja sama, dan hubungan masyarakat.
(3) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban keuangan serta urusan persuratan, kearsipan, barang milik negara, keprotokolan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Pusat.

Pasal 805

Bidang Ketenagaan, Peserta Didik, dan Warisan Budaya Benda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan data serta koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data ketenagaan, peserta didik, dan warisan budaya benda.

Pasal 806

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 805, Bidang Ketenagaan, Peserta Didik, dan Warisan Budaya Benda menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan data ketenagaan, peserta didik, dan warisan budaya benda;
b. pengumpulan dan pengolahan data ketenagaan, peserta didik, dan warisan budaya benda;
c. pelaksanaan validasi dan integrasi data ketenagaan, peserta didik, dan
warisan budaya benda; dan
d. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data ketenagaan, peserta didik, dan warisan budaya benda.

Pasal 807

Bidang Ketenagaan, Peserta Didik, dan Warisan Budaya Benda terdiri atas:
a. Subbidang Ketenagaan; dan
b. Subbidang Peserta Didik dan Warisan Budaya Benda.

Pasal 808

(1) Subbidang Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, validasi, dan integrasi serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga di bidang kebudayaan.
(2) Subbidang Peserta Didik dan Warisan Budaya Benda mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, validasi, dan integrasi serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data peserta didik dan warisan budaya benda.

Pasal 809

Bidang Pembelajaran, Warisan Budaya Tak Benda, dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data pembelajaran, warisan budaya tak benda, dan kelembagaan.

Pasal 810

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809, Bidang Pembelajaran, Warisan Budaya Tak Benda, dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan data pembelajaran, warisan budaya tak benda, dan kelembagaan;
b. pengumpulan dan pengolahan data pembelajaran, warisan budaya tak benda, dan kelembagaan;
c. pelaksanaan validasi dan integrasi data pembelajaran, warisan budaya tak benda, dan kelembagaan; dan
d. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data pembelajaran, warisan budaya tak benda, dan kelembagaan.

Pasal 811

Bidang Pembelajaran, Warisan Budaya Tak Benda, dan Kelembagaan terdiri atas:
a. Subbidang Pembelajaran dan Warisan Budaya Tak Benda; dan
b. Subbidang Kelembagaan

Pasal 812

(1) Subbidang Pembelajaran dan Warisan Budaya Tak Benda mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, validasi, dan integrasi serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data pembelajaran dan warisan budaya tak benda.
(2) Subbidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, validasi, dan integrasi serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data kelembagaan pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 813

Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 814

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813, Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
b. penyusunan statistik pendidikan dan kebudayaan;
c. pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
d. pemberian layanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;dan
e. koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 815

Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan terdiri atas:
a. Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pendidikan; dan
b. Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Kebudayaan.

Pasal 816

(1) Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan.
(2) Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik kebudayaan.