Akreditasi Pendidikan Nonformal Dorong Penyiapan Tenaga Kerja Berkompetensi

Jakarta, Kemendikbud --- Pendidikan nonformal merupakan salah satu pencetak tenaga kerja terampil di samping pendidikan formal. Terampil atau tidaknya lulusan pendidikan nonformal dapat diukur dari kualitas institusi pendidikan yang disebut dengan akreditasi, dan dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF).


Gratis! Ikuti Lokakarya Pelatihan Komik Strip di Museum Basoeki Abdullah

Jakarta, Kemendikbud --- Sekarang banyak kegiatan menarik yang diselenggarakan museum-museum di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berkunjung ke museum. Kali ini Museum Basoeki Abdullah menyelenggarakan Lokakarya Pelatihan Komik Strip secara gratis untuk siswa SMA/SMK sederajat.


Peraturan Pemerintah tentang Museum Cantumkan Pelibatan Publik

Jakarta, Kemendikbud --- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum memiliki bab khusus tentang peran serta masyarakat, yaitu di Bab X. Pencantuman tentang peran serta masyarakat dalam permuseuman ini sesuai dengan salah satu kerangka strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai pelibatan publik.


Mendikbud Tinjau Proyek Pembangunan SMP di Pesantren Modern Internasional Dea Malela

Sumbawa, Kemendikbud --- Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengupayakan pendidikan yang merata bagi anak-anak di seluruh pelosok negeri. Salah satunya adalah pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang rencananya dibangun di kawasan Pesantren Modern Internasional Dea Malela di Dusun Pamangong, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.


Mendikbud Ajak Sekolah-Sekolah Lebih Melibatkan Orang Tua

Mataram, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengajak sekolah-sekolah lebih melibatkan peran orang tua dalam proses pendidikan. Selama ini, menurut Anies, ketika sekolah mengundang orang tua, persepsi yang muncul di benak para orang tua adalah terkait dengan sumbangan. Hal itu perlu diubah dan pelibatan orang tua harus ditingkatkan. Hal-hal tersebut diungkapkan Mendikbud di hadapan guru-guru dan kepala sekolah di Auditorium Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, Senin (8/2/2016) kemarin.


TENTANG KAMI


Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) adalah salah satu pusat di bawah Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data pendidikan. Secara teratur PDSPK (sejak masih bernama Pusat Statistik Pendidikan di bawah Balitbang) menerbitkan statistik pendidikan tahunan, yang mencakup data pokok seperti sekolah, siswa, guru, kelas, dan ruang kelas. Berdasarkan data yang ada, dapat dibuat suatu perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja. Sektretariat Jenderal Depdikbud melalui Permen No. 11 Tahun 2015, Pasal 6 menjelaskan "Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan". Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. koordinasi kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 797 ayat 2 menyebutkan bahwa Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dipimpin oleh seorang Kepala Pusat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal. Selanjutnya berdasarkan pasal 799 PDSPK mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan. Terkait dengan tugas tersebut, PDSPK memiliki fungsi-fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pendidikan dan kebudayaan;
c. pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan
kebudayaan;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik
pendidikan dan kebudayaan; dan
e. pelaksanaan administrasi Pusat.

Dipertegas lagi dengan amanat milestones Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, bahwa pada tahun tahun 2009 "Pangkalan data dan Informasi pendidikan berbasis web dapat didayagunakan untuk perumusan kebijakan pendidikan nasional".

Dari masa ke masa

1974, berdasarkan SK Mendikbud 0259/O/1974 dibentuk Pusat Pengolahan Data Statistik dan Konsepsi (P2DSK), di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan (dahulu BP3K).

1980, berdasarkan SK Mendikbud No.0222f/O/1980 P2DSK berubah menjadi "Pusat Informatik untuk Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan" (PIPPK). Dengan adanya penertiban singkatan terhadap nama lembaga maka disingkat menjadi "Pusinfot".

2002, berdasarkan SK Mendiknas No. 032/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional, Pusinfot berganti nama menjadi Pusat Data dan Informasi Pendidikan (PDIP).

2005, dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balitbang, PDIP berubah nama menjadi Pusat Statistik Pendidikan (PSP).

2010, berdasarkan No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, PSP berubah menjadi Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional. Secara administratif berada dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.

2012, sesuai Permendikbud No.1 Tahun 2012 memasukkan unsur Kebudayaan pada tugas dan fungsi di setiap unit kerja, sesuai dengan perubahan nama dari Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2015-2019, Rencana Strategis 2015-2019 PDSPK disini